November 21, 2019

Berita Fajar

Berita Terupdate & Terpercaya

Bawaslu Sumsel Awasi Ketat ASN Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2020.

Apalagi bupati maupun wakil Bupati akan kembali mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada.

Ketua Bawaslu Sumsel sekaligus Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal sebagai wasit yang baik nantinya.

“Bawaslu tentu akan lebih cermat, siap, sigap, agar semuanya bisa berjalan sesuai aturan, mengingat konflik kepentingan akan sangat terasa kembali dalam Pilkada, dan kita harus bisa menjadi wasit yang baik,” kata Iin.

Menurut Iin, beberapa masalah dan kerawanan selalu ada yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang akan jadi prioritas pihaknya juga.

Dimana masyarakat yang berhak memilih terkadang tidak terdaftar di DPT.

“Kemudian terkait logistik, kita tidak ingin mengulang lagi logistik terlambat atau tertukar. Kita akan instruksikan Bawaslu kabupaten yang melaksanakan Pilkada untuk melakukan pengawasan melekat, sejak pencetakan hingga pendistribusian hingga TPS,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga akan mengawasi para ASN (Aparatur Sipil Negara), yang kadang ikut berpolitik praktis atas desakan pemimpinnya (kepala daerah)

“Pelanggaran ASN ini cukup tinggi saat Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 lalu, bahwasnya mereka dimedsos melakukan dukung- dukungan ke paslon ataupun wakil rakyat,” capnya.

Dengan para petahana yang akan kembali bertarung, diungkapkan Iin peluang mobilisasi pengerahan ASN untuk terlibat politik praktis akan semakin tinggi, dan akan jadi perhatian jajarannya.

“Petahana cenderung melakukan politik uang dan mobiliasasi netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara. Dua pokok ini akan jadi pengawasan kami jangan sampai terjadi.”

“Kami juga memastikan netralitas ASN untuk dikerahkan, karena hukuman bisa sanksi pemecatan, jika ia langsung ikuti politik praktis diluar kode etik ASN,” tegas Iin.

Kerawanan lainnya nanti diungkapkan iin, yaitu saat proses pungut hitung, khususnya dipenyelenggara ditingkat KPPS.

“Kita mendorong KPU untuk bimtek memadai, agar bisa terselenggara dengan lancar, jangan sampai ada yang dirugikan. Misal, ada warga tidak bisa memilih karena minim pengetahuan penyelenggara, termasuk pengawas juga akan kami bimtek secara maksimal sesuai evaluasi,” tandasnya.

Ditambahkan Iin para pengawas nanti akan berusaha bekerja sesuai prosedur, dengan aturan pedoman dan mengacu pada indeks kerwanan pemilu.

“Terkait bagaimana potensi kerawan dimasing- masing daerah, kita tidak bisa menyamakan kerawanannya, karena pasti beda- beda tingkat kompetisinya, ada yang tinggi ada menarik banyak perhatian,” ujarnya.

Sekedar informasi, di Sumsel terdapat tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.